Syarat Rumah dan Apartemen yang Dapat Dibeli WNA di Indonesia

Sebagai bahan informasi terkait birokrasi pernikahan campuran, khususnya property  yang bisa di miliki oleh WNA di Indonesia, penjelasan awal bisa di lihat di postingan saya ini terkait kepemilikan property bagi WNA dan pentingnya perjanjian pra nikah untuk pasangan kawin campur terkait kepemilikan property setelah pernikahan.

Disini di jelaskan bahwa selain WNA itu tak hanya berhak untuk Hak Guna Bangunan atau  Hak Pakai maka ada pembatasan lagi akan nilai dari property tersebut. Sebagai contoh salah satu pertanyaan yang ditanyakan di hukumonline.com yang saya capture dibawah ini

Syarat Property yang bisa dimiliki WNA di Indonesia
Syarat Property yang bisa dimiliki WNA di Indonesia #sumberhukumonline.com
Jawaban atas pertanyaan diatas
Jawaban atas pertanyaan diatas sumber hukumonline.com

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 Permen Agraria 13/2016:

 

(1)  Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan syarat merupakan pembelian baru/unit baruberupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak pengembang/pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan kedua.

(2)  Pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rumah tunggal atau satuan rumah susun denganharga minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan dalam artikel Menteri Agraria: Kepemilikan Properti oleh WNA Dibatasi bahwa ada batasan nilai properti yang dapat dimiliki WNA. Sebagai gambaran, untuk harga properti seperti apartemen yang dapat dimiliki oleh WNA dibatasi hanya yang harganya Rp5 miliar hingga Rp10 miliar saja.

 

Daftar Harga Minimal Pembelian Rumah Tunggal Atau Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing

Menurut Lampiran Permen Agraria 13/2016, berikut Daftar Harga Minimal Pembelian Rumah Tunggal Atau Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing:

 

Rumah Tunggal:

 

Lokasi
≥ Harga

(dalam rupiah)

DKI Jakarta

 

10 Milyar

 

Banten

 

5 Milyar

 

Jawa Barat

 

5 Milyar

 

Jawa Tengah

 

3 Milyar

 

Yogyakarta

 

3 Milyar

 

Jawa Timur

 

5 Milyar

 

Bali

 

3 Milyar

 

NTB

 

2 Milyar

 

Sumatera Utara

 

2 Milyar

 

Kalimantan Timur

 

2 Milyar

 

Sulawesi Selatan

 

2 Milyar

 

Daerah lainnya

 

1 Milyar

 

 

Satuan Rumah Susun:

Lokasi ≥ Harga

(dalam rupiah)

DKI Jakarta

 

5 Milyar

 

Banten

 

1 Milyar

 

Jawa Barat

 

1 Milyar

 

Jawa Tengah

 

1 Milyar

 

Yogyakarta

 

1 Milyar

 

Jawa Timur

 

1,5 Milyar

 

Bali

 

2 Milyar

 

NTB

 

1 Milyar

 

Sumatera Utara

 

1 Milyar

 

Kalimantan Timur

 

1 Milyar

 

Sulawesi Selatan

 

1 Milyar

 

Daerah lainnya

 

750 Juta

 

 

Berdasarkan penelusuran kami dalam Permen Agraria 13/2016 tidak ada sanksi yang diatur dalam Permen tersebut bagi WNA yang ternyata membeli tanah di bawah harga minimum yang ditetapkan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. ( jawaban dari narasumber di hukumonline.com)

 

Dasar hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

 

[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (“PP 103/2015”)

[2] Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia(“Permen Agraria 13/2016”)

Nah untuk kasus kasus property yang atas nama istri WNI pasti berbeda lagi.So far karena saya punya perjanjian pranikah, saat transaksi property di tahun 2013 berjalan lancar tak ada masalah. Dan property nya tetap atas nama saya karena itu adalah murni milik saya cuma karena status baru saja menikah saat itu jadi harus melibatkan suami untuk tanda tangan dokumen.

Okay demikian tambahan ilmu hari ini, thanks untuk ibu Itha Guest yang telah menshare info ini di komunitas East Meet West di FB, semoga bermanfaat

BANNER FREE MEMBER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *